Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang terdiri dari beberapa unsur-unsur dalam rumusan pasal 111 ayat (1) : a. 1. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenisjenis Prekursor Narkotika. 16, LN. NOMOR 35 TAHUN 2014 . Di samping itu, untuk mengetahui penerapan pidana bagi anak yang. UMUM. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 4 2. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk: a. PENDAHULUAN A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan. Metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. id STIH Painan, Banten ABSTRAK Pravalensi penyalahguna narkoba sudah mencapai 2,2 % atau sekitar 4,2 juta orang yang mengakibatkan kebutuhan narkoba sangat tinggi, 30-40 orang meninggal setiap hari akibat dampak. 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila memperhatikan susunan bentuk surat dakwaanPenuntut Umum adalah. Dalam Undang-Undang 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika disebutkan bahwa: di bagian Ketentuan Penutup. . masgre on September 19, 2023: "“Every is guilty of all the good he didn't do. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Anis4 ABSTRAK. Kajian Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Berikut ini bunyi Pasal 114 dan 115 dalam UU No. Mengingat : 1. Pendekatan ini dilakukan denganketentuan Rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional,yakni penekanan dalam pasal 54-59 Dari hasil penelitian dengan metode di atas,penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang. dengan rahmat tuhan yang maha. Secara umum UU. 00,- (delapan ratus juta rupiah). pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062) tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau. Ukuran Dokumen 374. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda. Setidaknya terdapat 38 (tiga puluh delapan) pasal yang mengandung ketentuan pidana dalam undang-undang ini, dengan 7 (tujuh) di antaranya mengancamkan pidana mati. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA . 2. Eddy Hiariej menyampaikan penjelasan pemerintah pada Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR. II, 1990,. Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran,NOMOR . Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. Perbandingan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA1 Oleh: Chartika Junike Kiaking2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk. PERBANDINGAN UU NO 22 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 35 TAHUN 2009. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 2010. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda KehormatanMengingat : 1. Foto Humas/Ganie. Mar 31, 2022 · Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Cetak Dibaca: 11126501. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. E. Sign in Register. Indonesia, Pemerintah Pusat. TENTANG . Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Unduh. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang. Download: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. Undang-undang (UU) NO. Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8)BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14)BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34)BAB VI Peredaran (Pasal 35 – Pasal 44)BAB…e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 800. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, danDownload Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan di situs infoasn. 25. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pembaharuan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Atas bantuannya saya ucapkan thank you very much. (Studi Putusan No. BUDI INSANI Als BUDI Bin ISKANDAR ZULKARNAIN 2. 2009/ No. Selain itu, diatur pula mengenai. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 1 39 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) Desember 201 9: 86. Baik itu sintetis maupun. 2009. Alasan Pembentuk Undang-Undang Dalam Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika…. Ketentuan Pasal 131 UU Narokotika mensyaratkan bahwa apabila seseorang yang tidak. NOMOR 35 TAHUN 2014 . Jumlah Dokumen 1. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang. 32 Tahun 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, Jo. H. DR. 2010/No. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 35. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. Penyidik . 157, TLN NO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KONSIDERANS. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional”. 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Sugino sugino@stih-painan. 35 Tahun 2009 tcntang Narkotika yang diundangkan pada tanggai 12 Oktober 2009 dalam lembaran negara RI tahun 2009 nomor 143 dan tambahan Icmbaran negara RI nomor 5062 beriaku scjak undang-undang tersebut diundangkan. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. proyek saudara: artikel Wikipedia. . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Huk um Pidana, Jurnal Ilmiah . Sanksi bagi pengedar narkotika menurut pasal 114 Undang-Undang No 35. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output. Hatta Juridical Review Of Implementation Of Article 112 Of Law No . 11. D i t j en P e r a t u r an P e r unda n g - u ndan g an Sep 1, 2017 · Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Status Peraturan. . perubahan. University: Universitas Hasanuddin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. bahwa . Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan perantara narkotika dan sanksi perantra narkotika. Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. ac. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; c. com Abstrak Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalamUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. PRESIDEN REPUBLIK. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 35: Tahun: 2009: Tentang: NARKOTIKA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 12 Oktober 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Oct 12, 2009 · Narkotika - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Sekretaris Utama; Irjen. . Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Demikian pula Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. , S. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. : UU Nomor 35 Tahun 2009. 35/2009 sebagai barometer dari Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran. dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui keputusan hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 215/Pid. 4 (1) Menteri melimpahkan kewenangan pembinaan dan. 35. Penggunaan obat-obatan terlarang jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. perubahan. - 2. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . Tantan Sulistyana, S. 0910111050 KEMENTERIAN. May 9, 2011 · <p>Apa yang dimaksud penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129 huruf a, dan c jo pasal 132 dan pasal 137 UU RI No. PP narkotika dan psiko tropika. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan. Kepala dan karyawan Sekjen DPR RI yang telah membantu dalam hal memberikan informasi perihal risalah sidang Undang-undang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) dipidana dengan pidana. 118 Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang| -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika I. Kamis, 5 Februari 2009. 87 RI, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Undang Undang narkotika nomor 35 tahun 2009 yang tercantum dalam pasal 114, 119, 124, 129 yang menjatuhkan hukuman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun atau denda 600. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila. Dalam Undang – Undang RI No. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009 2009 2009 TANGGAL : 12 Oktober 2009 9 Juli 2009 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu. Pasal 4, atau Pasal 35 tidak tersedia Hakim ad hoc yang mempunyai keahlian yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara,. Seperti diketahui, ini merupakan zat atau obat dimana asalnya berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. NOMOR 35 TAHUN 2009. ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TEHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA PEREDERAN NARKOTIKA DALAM SATU RUMAH PERSPEKTIF KEADILAN. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. 0910111050 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG May 31, 2023 · Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Undang-Undang ini juga diatur menganai perluasan teknik penyidikan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled. Didalam pembangunan Indonesia sangat diperlukan. Sanksi bagi Pengedar Narkotika terdapat sanksi pidana dan sanksi denda. Penggunaan obat-obatan terlarang jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. UU Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan melalui beberapa strategi dan kebijakan, antara lain: Pencegahan: upaya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. 000. Mengubah : UU No. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus. ABSTRAK PERATURAN.